Home / berita umum / Pemerintah Resmi Bubarkan HTI

Pemerintah Resmi Bubarkan HTI

Pemerintah Resmi Bubarkan HTI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan hal tersebut, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dikerjakan jadi tindaklanjut Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Th. 2017 yang merubah UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

” Jadi dengan merujuk pada ketetapan Perppu itu pada status tubuh hukum HTI dicabut, ” tutur Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Pencabutan status tubuh hukum itu berdasar pada Surat Ketentuan Menteri Hukum serta HAM Nomor AHU-30. AH. 01. 08 th. 2017 mengenai pencabutan Ketentuan Menteri Hukum serta HAM nomor AHU-0028. 60. 10. 2014 mengenai pengesahan pendirian tubuh hukum perkumpulan HTI.

Freddy menyebutkan, Kemenkumham mempunyai kewenangan sah administratif dalam ketentuan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).

Selain itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status itu.

” Terutama yang berseberangan dengan ideologi serta hukum negara di Indonesia, ” kata Freddy.

” Dengan terdapatnya pencabutan SK Tubuh Hukum HTI, jadi ormas itu dinyatakan bubar sesuai sama Perppu Nomor 2 Th. 2017 Pasal 80A, ” lebih Freddy.

Pemerintah terlebih dulu menerbitkan Perppu Nomor 2 Th. 2017 yang merubah UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas.

Perppu ini di buat sesudah pemerintah menginformasikan usaha pembubaran ormas HTI yang dipandang anti-Pancasila.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto menyebutkan, usaha pembubaran HTI sudah lewat satu sistem pengkajian yang panjang.

Wiranto waktu itu menuturkan tiga argumen pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, jadi ormas berbadan hukum, HTI tidak melakukan peranan positif untuk ambil sisi dalam sistem pembangunan manfaat menjangkau maksud nasional.

Ke-2, aktivitas yang dikerjakan HTI terindikasi kuat sudah bertentangan dengan maksud, azas, serta ciri yang berdasar pada Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia th. 1945 seperti ditata dalam Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas.

Ke-3, kegiatan yang dikerjakan HTI dinilai sudah menyebabkan bentrokan di orang-orang yang bisa meneror keamanan serta ketertiban orang-orang, dan membahayakan keutuhan NKRI.

” Menyimak beragam pertimbangan di atas, dan menyerap masukan orang-orang, Pemerintah butuh ambil langkah–langkah hukum dengan tegas untuk membubarkan HTI, ” papar Wiranto saat itu.

Terakhir, pemerintah tidak ambil jalur pengadilan untuk membubarkan HTI, namun pilih langkah menerbitkan perppu dengan merubah beberapa ketentuan dalam UU Ormas.

Perppu ini menghapus pasal yang mengatakan kalau pembubaran ormas mesti lewat pengadilan.

Pembubaran lewat cara pencabutan tubuh hukum dapat segera dikerjakan oleh pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Uji materi

HTI telah memajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran tuntutan dikerjakan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menerangkan, lewat tuntutan itu pihaknya punya maksud membatalkan sebagian pasal yang punya potensi multitafsir.

Diluar itu, lanjut Yusril, ada ketidakjelasan tentang pengertian ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila.

Terkecuali langkah uji materi, HTI serta beberapa ormas Islam beda melobi fraksi di DPR supaya menampik Perppu itu jadi UU.

About admin