Home / berita umum / Sistem Uji Skema Transportasi Berlainan Dengan BRT

Sistem Uji Skema Transportasi Berlainan Dengan BRT

Sistem Uji Skema Transportasi Berlainan Dengan BRT – Kementerian Perhubungan mengemukakan dapat melaksanakan eksperimen sistem transportasi massal baru berbasiskan bis pada 2020 akan datang. Sistem yg dimaksud buy the service itu dapat diujicobakan di Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, serta Yogyakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengemukakan pada awalnya eksperimen cuma dilaksanakan di lima kota, yaitu Medan, Palembang, Solo, Denpasar, serta Sorong. Tetapi, mendekati eksperimen Pemerintah Wilayah Sorong mengatakan belum siap, sampai-sampai eksperimen dipindahkan ke Surabaya serta Solo.

” Kota-kota besar ini sudah kami targetkan sejak mulai awal. Bila eksperimen ini sukses, kami tinggal jual ide buy the service ini ke pemda yang lain, ” kata Budi, Jumat (5/7) .

Memang diakui dia, awalnya pemerintah pula menyiapkan sistem transportasi berbasiskan bis yg dimaksud Bis Raya Terintegrasi (BRT) . Namun, sistem buy the service mempunyai banyak ketidakcocokan dengan BRT.

Dalam sistem buy the service, penyediaan bis nanti murni dilaksanakan oleh swasta, sampai-sampai pemerintah pusat cuma beli layanan operatornya saja. Jadi kompensasi, pemerintah pusat dapat memberikannya subsidi untuk mendukung ongkos operasional serta mengontrol biaya angkutan bis konsisten bisa dijangkau.

Sistem ini berlainan dengan BRT, dimana pemerintah dapat berperan sebagai penyuplai bis serta operator layanan angkutan itu.

Tidak cuma masalah pengurusan, wilayah operasi BRT serta buy the service disampaikannya pula berlainan. BRT lebih konsentrasi untuk tempat transportasi di satu lokasi administrasi saja, sesaat buy the service mengarah kota yg kegiatannya tergantung dari lokasi sekelilingnya.

Sistem itu seperti yg ditempatkan Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI) . Maka itu, itu adalah salah satunya argumen, kenapa sistem buy the service dibiayai pemerintah pusat dibandingkan dengan wilayah.

Dia mengemukakan pemerintah sangsi wilayah pengin membiayai tempat transportasi yang digunakan oleh beberapa daerah disekitarnya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat menyiapkan biaya Rp250 miliar untuk eksperimen buy the service tahun kedepan. ” Tetapi tak semua kota gagasannya berganti jadi buy the service. Ada yg pas dengan buy the service, ada juga yg pas dengan BRT, ” jelas ia.

Tetapi, Budi pula mengharap pemda pengin bekerja sama-sama meskipun operasionalnya dibiayai pemerintah pusat. Semisalnya, dengan menyiapkan infrastruktur partisan seperti tempat penghentian bis. Lalu, pemda pula butuh memberikan referensi ihwal model bis yg pas dimanfaatkan untuk daerahnya semasing.

” Pendapat pemda ini juga termasuk juga dengan gagasan transportasi umum yang lain disaat bis dengan sistem buy the service ini bekerja. Kami mengharapkan, angkutan existing ini dapat dimanfaatkan menjadi feeder untuk bus-bus itu, ” papar ia.

About admin